OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Bupati OKU Timur H Lanosin merombak jajaran pejabat dì lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur.
Sebanyak 10 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II resmi menempati jabatan baru dalam pelantikan yang berlangsung dì Aula Bina Praja I, Setda OKU Timur, Selasa (13/10/2026).
Pelantikan tersebut tidak hanya menyasar pejabat eselon II. Bupati Enos juga melantik 21 pejabat administrator atau eselon III.
BACA JUGA: Perkuat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Sekda OKU Timur Lantik Puluhan Kepsek hingga Kapus
Kemudian, 30 pejabat pengawas atau eselon IV melalui mekanisme manajemen talenta, serta satu pejabat fungsional.
Pada kesempatan yang sama, dìlakukan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) purna praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) formasi 2025 sebanyak dua orang.
Adapun 10 pejabat eselon II yang mendapatkan penugasan baru meliputi Khasmir Syamsuddin sebagai Asisten III dan Faisal sebagai Staf Ahli.
Kemudian, Maryus Markus Firdaus dìpercaya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
BACA JUGA: Kukuhkan Pengurus DPC PKB OKU Timur, Nasrul Halim Dorong Kader Jadi Bupati atau Wakil Bupati
Sedangkan Dr. H Sopyan Hadi menduduki posisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selanjutnya, Fajri Nuryadin menjabat Kepala Dìnas Perdagangan dan Perindustrian (Dìsdagperin), Asnari sebagai Kepala Dìnas Perpustakaan dan Arsip.
Kemudian, Bambang Irawan sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Niswaturrohmah sebagai Kepala Dìnas Pertanian.
Dua posisi lainnya dìtempati Khairi Ramli sebagai Kepala Dìnas Koperasi dan UKM serta AY Hartawan sebagai Kepala Dìnas Sosial.
Enos: Pelantikan untuk Penyegaran Organisasi
Bupati Enos menjelaskan, pelantikan dan penempatan pejabat tersebut telah melalui proses serta pertimbangan berdasarkan kualifikasi masing-masing.
BACA JUGA: Tiga Pekan, Satresnarkoba Polres OKU Timur Ringkus 20 Tersangka Bandar dan Pengedar Narkoba
Ia menyebut para pejabat yang dìlantik telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya mengisi posisi yang sebelumnya kosong maupun masih dìjabat pelaksana tugas (Plt).
“Saya lihat tidak ada yang tersakiti. Pejabat eselon II yang dìlantik ini ada yang mengisi jabatan kosong, ada juga yang sebelumnya dìjabat Plt. Ini merupakan penyegaran sekaligus pengisian jabatan agar organisasi berjalan,” ujar Enos.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dìlantik segera beradaptasi dan memahami tugas pokok serta fungsi masing-masing.
BACA JUGA: Diduga Peras Kadus Rp10 Juta, Feriansyah Ditangkap Tim Shadow Wallet Polres OKU Timur
Para pejabat juga dìminta menerjemahkan dan menjalankan program pemerintahan yang sejalan dengan visi dan misi Presiden, Gubernur Sumatera Selatan, serta Bupati OKU Timur.
Enos menegaskan, pelaksanaan program pembangunan daerah harus tetap mengacu pada kesepakatan bersama DPRD.
Dengan begitu, kebijakan yang dìjalankan Pemkab OKU Timur tetap sesuai perencanaan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Pejabat Diminta Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Lebih lanjut, Enos mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari terlaksananya program kerja.
Hal yang lebih penting adalah dampak nyata yang dìrasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.
“Hukum tertinggi adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Bagaimana kita bekerja yang ujungnya untuk kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat,” tegasnya.
Khusus pejabat eselon II, ia menekankan pentingnya kemampuan menyelesaikan persoalan dì lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Menurut Enos, kepala OPD tidak boleh hanya menjalankan fungsi teknis dan administratif. Tetapi harus mampu menjadi pemecah masalah serta mencari solusi atas berbagai kendala dalam pelaksanaan program pemerintahan.
Apabila menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, para pejabat dìminta segera berkoordinasi dengan asisten atau menyampaikannya langsung kepada bupati.
“Kalau ada masalah, sampaikan kepada asisten atau bupati agar bisa dìcarikan solusi penyelesaiannya. Pejabat harus memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing,” pungkasnya. (gas).







