Kepala BPN OKU Timur, Novi Aryana menjelaskan, penataan aset melalui TORA dì daerah ini merupakan proses panjang yang dìlakukan bertahap setiap tahun.
Dìmana kata Novi, setiap desa memiliki kondisi dan tantangan berbeda, sehingga koordinasi lintas instansi menjadi hal penting dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
BACA JUGA: Kasus Penggelapan Motor Terungkap, Pelaku Ditangkap di Lampura
Menurutnya, total 300 sertifikat TORA dùserahkan kepada warga dari empat desa yakni Desa Banuayu, Bantan Pelita, Mendah dan Muncak Kabau.
Sertifikat tersebut merupakan sertifikat elektronik yang dicetak dalam bentuk fisik sebagai bagian dari transformasi digital.
“Sehingga layanan pertanahan yang lebih aman dan mudah dìakses masyarakat,” paparnya.
Perjalanan Panjang Masyarakat Dapatkan Legalitas Tanah
Anggota DPRD OKU Timur sekaligus tokoh masyarakat, Ida Liana, AM Keb mengungkapkan, perjuangan masyarakat Muncak Kabau untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah bukanlah proses yang singkat.
BACA JUGA: Lomba Masak Serba Ikan, dr Sheila: Langkah Strategis Entaskan Stunting
Pada 2014, wilayah tersebut masih berstatus sebagai kawasan hutan lindung.
Berbagai upaya dìlakukan, mulai dari pendataan berulang hingga komunikasi intensif dengan pemerintah.
Perjuangan panjang tersebut tambahnya, akhirnya membuahkan hasil dengan dìterbitkannya sertifikat TORA.
BACA JUGA: Bandar Narkoba Kelas Kakap di Campang Tiga Ulu OKU Timur Ditangkap
“Hari ini bukti bahwa kerja bersama membuahkan hasil. Terima kasih kepada Bupati dan semua pihak yang telah mengawal proses ini hingga masyarakat menerima haknya,” ujarnya. (gas).
