OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – DPC KSPSI Kabupaten OKU Timur secara tegas menolak terbitnya PP 21 Tahun 2024 tentang program pemerintah pusat terkait Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
Program TAPERA pemerintah pusat ini dìnilai akan menambah penderitaan rakyat. Sebab hadirnya TAPERA justru menambah beban para pekerja lewat pemotongan gaji.
“Program TAPERA sama saja tambah penderitaan rakyat. Karena ini program sangat tidak jelas. Kita khawatir nanti akan sama seperti kasus Jiwasraya dan Assabri,” ungkap Ketua KSPSI OKU Timur, Cecep Wahyudin SP.
Cecep menjelaskan, para pekerja saat ini tidak semuanya belum memiliki rumah atau kediaman. Sebab mereka rata-rata sudah kredit rumah melalui KPR.
“Jika TAPERA ini dìwajibkan, sama saja degan kebijakan ini menambah derita para pekerja dan buruh,” tegas Cecep.
Munculnya TAPERA kata Cecep, justru terkesan pemerintah saat ini mencari celah untuk menghimpun dana atas kebocoran anggaran APBN.
“Kuat dugaan kita seperti itu. Toh jelas-jelas program ini dìtolak unsur pekerja, buruh hingga pengusaha,” paparnya.
Untuk menolak PP tentang TAPERA dan UU Cipta Kerja, DPC KSPSI OKU Timur segera konsolidasi dengan pengurus dan anggota SPSI setiap tingkatan.
Serta akan melakukan konsolidasi antar serikat pekerja/serikat buruh se-Provinsi Sumsel untuk melakukan aksi Demontrasi.
“Saat ini kita masih nunggu instruksi dari DPP KSPSI Pusat. Rencananya kami akan turun serentak se- Indonesia, dì ibukota provinsi dan ibukota kabupaten untuk menyuarakan ini,” paparnya.
Cecep berharap, pemerintah pusat jangan tuli dan buta dalam mendengar dan melihat aspirasi para pekerja serta masyarakat kaum bawah.
Kemudian, pemerintah pusat juga jangan menjadi pejabat telinga tipis dalam mendengarkan aspirasi dari oknum tertentu.
Dìmana, saat ini pekerja dì Indonesia sudah banyak potongan dari gaji yang mereka terima. Salah satunya untuk iuran BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dan iuran lainnya.
“Kami melihat TAPERA ini semboyan Tambahan Penderitaan Rakyat.
Berikanlah opsi untuk pekeerja ikut TAPERA atau tidak, jangan jadikan kewajiban. Nanti saat pencairan uang pensiun susah dan dana TAPERA entah kemana,” katanya. (gas).
