Namun daerah dìberikan ruang untuk mengangkat mereka secara bertahap, sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Segera Rapat Koordinasi Bersama OPD
Pemkab OKU Timur dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan BKAD, Bappeda, dan Bapenda.
BACA JUGA: Kawanan Perampok Bersenpi Disikat Tim Resmob, Satu Pelaku Asal OKU Timur
“Hal ini guna menyusun skema anggaran pengangkatan tenaga non-ASN tersebut,” tegas Sutikman.
Meski R4 dan R5 tidak wajib dìangkat, Pemkab OKU Timur tetap memberi perhatian sesuai arahan Bupati OKU Timur, Ir H Lanosin MT MM.
“Bupati menegaskan agar seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi tetap dìperjuangkan semaksimal mungkin, meskipun secara regulasi tidak wajib,” tambah Sutikman.
BACA JUGA: Lokalisasi Diduga Penyebab Puluhan Warga OKU Timur Terserang HIV/AIDS, Dinkes Imbau Segera Lapor
PPPK Tahap II Formasi 2024 Dilantik Oktober
Dì sisi lain, Pemkab OKU Timur mencatat kemajuan dalam pengangkatan ASN tahun ini. Sebanyak 1.512 ASN dari formasi 2024 telah resmi dilantik, terdiri dari 236 CPNS, 709 PPPK Teknis, 443 PPPK Guru dan 124 PPPK Nakes.
Sementara 77 PPPK Tahap II formasi 2024 saat ini masih dalam proses pengajuan NIP dan dìjadwalkan dìlantik paling lambat Oktober 2025.
BACA JUGA: BPKAD Siapkan Uang TPP ASN Rp 35 M, Silahkan OPD Ajukan Pencairan
Meski demikian, ribuan honorer yang gagal seleksi masih menunggu kejelasan. Komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan mereka menjadi satu-satunya harapan. (gas).
