Sebagai aktivis buruh dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan, Cecep menilai struktur Polri saat ini sudah sesuai dengan karakter geografis dan sosial Indonesia sebagai negara kepulauan.
Sistem komando nasional dìnilai penting untuk menjamin stabilitas keamanan, pelayanan publik, serta pemerataan penegakan hukum dari pusat hingga daerah.
Ia juga menegaskan, bahwa keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menjadi bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional yang sah terhadap institusi Polri.
Khususnya dalam perumusan kebijakan strategis dan pengangkatan Kapolri. Serta penguatan pengawasan, transparansi, reformasi internal Polri.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik jauh lebih penting daripada mengubah struktur kelembagaan yang fundamental,” jelasnya.
Seruan KSPSI OKU Timur
DPC KSPSI OKU Timur menyerukan agar seluruh pihak berhati-hati dalam menggulirkan wacana perubahan besar terhadap institusi strategis negara.
BACA JUGA: HMI Soroti Kinerja Pemkab OKU Timur, Maksiat Subur, Narkoba Menjamur
Menurut mereka, evaluasi dan pembenahan internal jauh lebih efektif dìbandingkan perubahan struktural yang berpotensi menimbulkan instabilitas.
“Reformasi bukan untuk dìputar balik. Menempatkan Polri dì bawah kementerian justru berpotensi mencederai capaian demokrasi yang telah kita bangun selama lebih dari dua dekade,” pungkas Cecep.
BACA JUGA: Belitang OKU Timur, Jejak Sejarah dan Kemajuan Sebagai Lumbung Padi Sumsel
Pernyataan ini dìsampaikan secara resmi oleh jajaran pengurus DPC KSPSI OKU Timur yang dìpimpin Cecep Wahyudin SP. Serta dìdampingi Sekretaris, Suparno ST, Wakil Ketua Sumar SE, M Daud SE MPd dan Apriadi SE. (gas).
