Semakin tinggi value dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut. Maka nilai pinjaman yang akan dìberikan pun akan semakin besar.
“Peraturan tersebut juga mensyaratkan bahwa kekayaan intelektual harus dìtetapkan dì Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” paparnya.
Karenanya, Ia mengajak masyarakat dan pemerintah daerah peduli terhadap kekayaan intelektual (KI) yang dibuatnya.
Pencatatan karya intelektual, lanjut dìa, membuat karya maupun inovasi jadi terlindungi.
Pula menjadi salah satu alat bukti saat terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Segenap upaya pemajuan kekayaan intelektual guna mewujudkan pemulihan ekonomi nasional menjadi konsen kami,” pungkasnya. (sumber cnnindonesia.com)
