Ia mengatakan, Bupati OKU Timur dan DPRD sebumnya sudah melakukan rapat terkait hal ini. Tetapi tidak bisa melakukan tindakan, karena itu wewenang pemerintah pusat.
Selain itu, pihaknya pernah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kendaraan yang lebih muatan khususnya angkutan batubara. Namun tidak bisa memberikan tindakan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan provinsi dan juga kementrian namun tidak bisa juga bertindak. Dishub juga tidak bisa bertindak karena tidak ada PPNS,” paparnya.
Sejauh ini tambah Sungkono, pihaknya hanya bisa melakukan himbauan berupa pemasangan baleho dan selebaran.
“Baleho ini kita pasang dì empat titik sepanjang jalan lintas sumatera,” jelasnya. (gas).
