“Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, maka Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan. Serta perubahan kekayaan, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih,” ujar Lanosin.
Lanosin mengatakan, kondisi pengelolaan keuangan daerah sampai saat ini tentu belum sempurna. Untuk itu masih banyak membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Untuk itu harapannya kualitas atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih baik dan akuntabel.
Sehingga akan memperoleh opini yang baik atau Pemerintah Daerah tetap dapat mempertahankan opini WTP. Sebagaimana yang telah d i raih selama ini sebanyak 8 kali berturut-turut.
Sebab, Opini BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu cerminan dan salah satu tolok ukur (indikator) penilaian akuntabilitas Pemerintah Daerah.
