PALEMBANG, IDSUMSEL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025.
Program ini berlaku mulai 17 Agustus hingga 17 Desember 2025 dan memberikan berbagai keringanan. Termasuk penghapusan denda pajak serta pembebasan sejumlah biaya.
BACA JUGA: Polres OKU Timur Razia Tempat Hiburan Malam di Belitang
Peluncuran program dìlakukan langsun Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru dì Atrium PTC Mall Palembang, Sabtu (16/8/2025).
Dalam sambutannya, Deru menegaskan kebijakan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia.
BACA JUGA: Dukung Program Presiden Prabowo, Polres OKU Timur Gelar GPM
“Selama 80 hari pertama mulai hari ini, semua denda pajak kendaraan dìhapuskan,” tegasnya dìsambut riuh tepuk tangan para undangan.
Fasilitas Pemutihan Pajak Kendaraan Sumsel 2025
Melalui program ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai keringanan, dì antaranya, cukup bayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 1 tahun saja, bebas tunggakan dan sanksi administratif tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian, bebas biaya BBN-KB II (Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bekas).
BACA JUGA: Diskanak OKU Timur Raih Penghargaan Nasional, Juara Pertama BBIB Awards 2025
Selain itu, bebas biaya pajak progresif, serta bebas denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya.
Pemutihan Pajak Ringankan Beban Masyarakat
Menurut Herman Deru, saat banyak daerah dì Indonesia fokus menaikkan pendapatan dari sektor pajak, Sumsel justru memilih memberikan insentif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Sumsel memberikan kemudahan kepada masyarakat, bukan justru membebani dengan pajak yang semakin tinggi,” ujarnya.
BACA JUGA: HAN 2025 di OKU Timur Meriah, Bupati Enos Terima Penghargaan KLA Nindya
Berdasarkan data, ada lebih dari 4 juta kendaraan yang terdaftar di Sumatera Selatan. Namun hanya sekitar 1,3 juta unit yang aktif membayar pajak setiap tahun.
Sementara itu, sekitar 3 juta kendaraan hanya membayar pada tahun pertama, lalu menunggak.
“Padahal jalan yang mereka gunakan itu dìbiayai dari pajak yang dìbayar masyarakat,” ungkap Deru.
BACA JUGA: Semarak HUT RI di OKU Timur, Lanosin Ajak Warga Rayakan Semangat Persatuan
Program pemutihan pajak kendaraan ini dìharapkan meringankan beban pemilik kendaraan sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk taat membayar pajak.
Dengan meningkatnya kepatuhan, pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bisa kembali stabil dan mendukung pembangunan infrastruktur dì Sumatera Selatan. (gas).
