OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Pasca berdirinya irigasi yang terletak dì Desa Perjaya, Kecamatan Martapura.
Masyarakat yang bermukim dì sepanjang pesisir Sungai Komering tiap tahun jadi langganan banjir.
Terutama masyarakat yang bermukim dì wilayah dataran rendah. Sebab rumah mereka berdekatan langsung dengan bibir sungai komering.
Seperti tepian Sungai Komering Desa Tanjung Kemala, Dusun Tanjung Aman, Kecamatan Martapura dan desa-desa dì kecamatan lainnya.
Hal ini tentu memicu dampak buruk bagi masyarakat. Mulai dari segi kesehatan, kerugian materi dan hingga lumpuhnya ekonomi.
Fahmi salah satu tokoh pemuda Komering menyebutkan, daerah langganan banjir ini merupakan Pekerjaaan Rumah (PR) bagi calon pemimpin kedepan.
Sehingga, program dan arah kebijakannya dapat merumuskan bagaimana mengatasi permasalahan banjir ini.
Karena kondisi banjir ini sudah jadi momok menahun bagi masyarakat dì Bumi Sebiduk Sehaluan.
“Kita melihat dì lapangan ada ketimpangan dalam mengatasi debit air yang tinggi. Apalagi ini terus terjadi setiap tahun,” jelas Fahmi.
Setiap air kiriman dari hulu tinggi hanya dì alirkan ke arus sungai komering. Itupun sepertinya tidak semua pintu air yang dìbuka.
“Sehingga menimbulkan penumpukan air dì hulu irigasi yang menyebabkan wilayah Tanjung Kemala, Tanjung aman banjir,” ujarnya.
Fahmi menilai, jika pintu air dìbuka. Sebagian pemukiman masyarakat dì hilir irigasi ikut terdampak banjir.
Sedangkan pintu tanggul wilayah Belitang tertutup dan tidak dì buka. Sehingga tidak ikut menampung kiriman air dari hulu.
“Pertanyaan kita, kenapa pintu air ke arah Belitang tidak dì buka? Sehingga air tidak mengalir. Padahal Arus lebih kuat ke aliran arah Komering,” ungkapnya.
Menurut Fahmi, penanganan banjir ini juga karena permasalahan teknis. Contoh seperti dì Jakarta, pihak Pemprov DKI menggunakan pompa air untuk menanggulangi banjir dì wilayahnya.
Namun kenapa pihak pemerintah terkait, tidak pernah duduk bersama membahas dan mencarikan solusi permasalahan banjir ini.
Tapi tentu semua itu muaranya ke anggaran. Tapi bisa saja dìcarikan solusi ke Pihak Kementerian, Provinsi dan Kabupaten.
“Maka harapan kita permasalahan teknis itu bisa dìbahas pemerintah terkait. Agar banjir tahunan ini segera ada solusi,” pungkasnya. (gas).
