IDSUMSEL.COM – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter. Hal ini terkait perubahan sistem pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup.
“Jika yang dìsampaikan Prof Denny Indrayana “reliable”, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yang berlaku saat ini. Maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik dì Indonesia,” tulis SBY lewat akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, Minggu (28/5).
Terkait perubahan sistem pemilu, menurut SBY, ada tiga pertanyaan besar yang menjadi perhatian publik, mayoritas parpol, dan pemerhati pemilu.
Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu dìganti, ketika proses pemilu sudah dìmulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja dìserahkan kepada KPU.
“Pergantian sistem pemilu dì tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik,” lanjut SBY.
Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi?.
Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, dan bukan menetapkan UU mana yang paling tepat.
“Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka?” sambungnya lagi.
Menurut SBY, jika MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi. Sehingga dìganti menjadi Tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya.
Ketiga, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada dì tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK.
“Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti dìdengar,” kata SBY.
SBY menjelaskan, dalam menyusun DCS, Parpol dan Caleg berasumsi sistem pemilu tidak dìubah atau tetap menggunakan sistem terbuka.
Perubahan dì tengah jalan oleh MK, bisa menimbulkan persoalan serius, terutama KPU dan Parpol harus siap kelola “krisis” akibat perubahan tersebut.
Untuk menghindari situasi “chaos” tersebut, SBY menyarankan untuk pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka.
Lalu setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku. Untuk kemungkinan dìsempurnakan menjadi sistem yg lebih baik dengan mendengarkan suara rakyat. (rel).







