OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Bawaslu OKU Timur terkesan bungkam terkait hasil pemeriksaan puluhan kades dan camat Buay Madang Timur (BMT) yang terlibat deklarasi terhadap calon bupati petahana.
Bahkan, sejumlah awak media merasa kesulitan untuk mengkonfirmasi terkait hasil keputusan Bawaslu terhadap kasus ini.
Mirisnya lagi, para awak media sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIb hingga pukul 20.00 Wib dì Kantor Bawaslu pada Kamis 19 September 2024.
Namun baik Ketua Bawaslu maupun para komisioner lainnya tak ada yang mau memberikan keterangan secara resmi.
Lucunya lagi, keterangan tertulis dari Bawaslu OKU Timur terkait hasil pemangilan kades dan camat dìtempel dì papan pengumuman.
Sementara, para awak media mencoba mengubungi Ketua Bawaslu OKU Timur Sunarto melalui pesan singkat dan telpon WhatsApp.
Tapi lagi-lagi, konfirmasi yang dìlakukan awak media tak mendapat jawaban dan respon sama sekali dari Ketua Bawaslu.
“Ketua Bawaslu masih dìluar kota,” ungkap salah satu anggota Bawaslu yang sedang berada kantor Bawaslu, Kamis siang.
Dìberitakan sebelumnya, Bawaslu OKU Timur melakukan pemanggilan terhadap puluhan kades dan camat BMT.
Mereka dìpanggil buntut video deklarasi kades yang viral mendukung calon Bupati petahana Ir H Lanosin MT.
Dalam video, puluhan Kades kompak mengenakan kemeja biru dan berada dalam satu ruangan bersama Bupati OKU Timur, H Lanosin.
Bahkan, terdengar jelas seruan seluruh Kades menyatakan sikap untuk mendukung calon petahana.
Pernyataan sikap mendukung pasangan dari petahana itu diketuai oleh Kades Karang Tengah, Rahmanto.
Deklarasi dukungan itu dìlakukan para kades dì ruang audiensi Rumah Dìnas Bupati OKU Timur.
Berdasarkan hal itu, Bawaslu OKU Timur memanggil dan meminta klarifikasi dari sejumlah kades yang dalam video.
“Kita sedang melakukan pemeriksaan para kades. Terkait adanya pelanggaran atau tidak belum bisa dìsimpulkan,” ungkap Ketua Bawaslu, Sunarto, Selasa 17 September 2024.
Terpisah, Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury SIK MSi menegaskan agar seluruh pejabat negara jangan jadi perusak demokrasi.
Baik dari kalangan ASN, Kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas hingga Kades. Tidak hanya itu, Kapolres juga mengingatkan penyelenggara KPU dan Bawaslu.
Bahkan, PPK, Panwascam hingga penyelenggara tingkat desa PPS, KPPS dan PKD juga harus menjalankan tugasnya dengan profesional. Jangan ikut merusak tatanan demokrasi.
“Jangankan untuk melakukan, berpikirpun tidak boleh. Kita semua harus menjaga sikap netralitas dan profesional,” ujar Kapolres saat Coling System bersama masyarakat dan para tokoh dì Kecamatan Madang Suku III, Jumat 20 September 2024.
Bahkan Kapolres menegaskan, jika sekali lagi ada yang masih melakukan tindakan yang menciderai pesta demokrasi.
Maka ia tak segan-segan melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Saya tidak pandang bulu, jadi jangan macam-macam jika tidak mentaati aturan yang sudah dìtentukan,” tegasnya.
Sikap serius Kapolres menunjukkan jika ia ingin seluruh aparutur pemerintah dan penyelenggara jangan sampai terlibat politik praktis.
“Kita harus jadi teladan dan contoh untuk menciptakan pesta demokrasi ini berlangsung aman dan kondusif,” ucapnya.
Pada pertemuan tersebut, Kapolres mengajak seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, TNI, Polri, PPK, Panwascam.
Serta tokoh politik untuk berkerjasama menjadikan pesta demokrasi dì OKU Timur berjalan dengan damai.
“Mari kita bekerjasama dan sama-sama bekerja menciptakan demokrasi yang sehat dan berkualitas,” ungkapnya.
Sementara, Kapolsek Madang Suku II IPTU Syahirul Alim menyampaikan, dìwilayah hukum Polsek Madang Suku II hingga saat ini suasana tetap kondusif.
“Kami dì Kecamatan Madang Suku II dan Madang Suku III berkomitmen menjunjung profesionalitas dalam menciptakan Pilkada damai,” jelasnya.
Sedangkan Beni Defitson selaku tokoh masyarakat dì Madang Suku II sekaligus anggota DPRD OKU Timur mengungkapkan, jika semua pihak harus taat dengan aturan.
“Tidak ada yang salah dengan sebuah aturan, tapi terkadang kurang memahami arti dari aturan itu,” ucap Beni.
Ia mengingatkan, jika pesta demokrasi seperti pilkada ini semua harus saling menjaga untuk terciptanya pesta demokrasi yang jujur dan adil (Jurdil).
“Kita harus menjadi edukasi Pilkada yang cerdas dan bermartabat dìtengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan terhadap Pilkada ini,” tutupnya. (#1/gas).
