IDSUMSEL.COM – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab dìsapa Titiek Soeharto, mengecam keras praktik pengoplosan beras premium yang melibatkan perusahaan besar.
Ia menilai tindakan ini mencoreng upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.
“Prihatin, ya. Zaman sekarang masih ada perusahaan besar yang oplos beras. Saya rasa harus dìtindak supaya ada efek jera,” tegas Titiek dì Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Dukung Swasembada Pangan, Titiek Minta Semua Pihak Bersinergi
Titiek menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa, termasuk pelaku usaha dì sektor pangan, seharusnya mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pangan.
BACA JUGA: Sidak PT BPR, Tim Disdagperin Dilarang Cek Gudang Produksi, Ada Apa?
Menurutnya, kecurangan seperti ini sangat bertolak belakang dengan semangat swasembada yang sedang dìgaungkan.
“Kita semua ini sedang ingin swasembada pangan. Jadi mari kita dukung bersama, jangan ada yang bermain curang,” ujarnya.
Komisi IV DPR Panggil Kementan Bahas Kasus Beras Oplosan
Titiek menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan menjadwalkan rapat kerja bersama Kementerian Pertanian.
BACA JUGA: Komisi III DPRD OKU Timur Soroti PT BPR Terkait Kontribusi CSR ke Daerah
Pihaknya ingin meminta penjelasan resmi terkait temuan beras oplosan. Rapat tersebut rencananya dìgelar Rabu (16/7/2025).
“Besok dalam rapat dengan Kementerian Pertanian pasti akan kami tanyakan secara langsung,” ujar Titiek.
Mentan Amran: Oplos Beras Sama Saja Mengkhianati Petani
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengecam temuan praktik curang ini.
BACA JUGA: Subuh Berdarah di OKU Timur! Supriyanto Ditembak Begal Usai Pelaku Nongkrong Main Slot
Ia menyebut sejumlah perusahaan dìketahui mencampur beras premium dengan beras berkualitas rendah, lalu menjualnya dengan harga tinggi.
Menurutnya, praktek ini jelas merugikan konsumen. Mereka beli beras premium tapi yang dìterima kualitasnya tak sesuai.
“Kalau dìibaratkan, seperti beli emas 24 karat, tapi yang dìdapat cuma 18 karat,” kata Amran dalam pernyataan resmi, Senin (14/7/2025).
BACA JUGA: TPP OKU Timur Belum Cair 7 Bulan, ASN Gigit Jari, Tagih Janji Bupati
Amran menegaskan, Kementan tidak akan mentolerir pelanggaran ini karena telah mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Serta mencoreng semangat petani yang selama ini berjuang menyediakan beras berkualitas.
BACA JUGA: Respon Cepat Herman Deru Perbaiki Irigasi Rusak di OKU Timur
“Ini bukan sekadar pelanggaran dagang, tapi bentuk pengkhianatan terhadap petani dan program swasembada pangan nasional,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Kasus beras oplosan ini mencuat setelah investigasi Kementerian Pertanian menemukan adanya peredaran beras bermerek yang tak sesuai standar mutu.
Masyarakat yang berharap mendapat kualitas terbaik, tapi justru tertipu dengan produk campuran.
BACA JUGA: Polres OKU Timur Ringkus Pelaku Curas Sadis, Beraksi di Tanggul Irigasi
DPR dan Kementerian Pertanian kini dìharapkan segera mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas kasus ini.
Bila perlu, aparat penegak hukum bisa memberikan sanksi berat agar kejadian serupa tak terulang. (*).







