107 Karyawan PT Belitang Panen Raya Terima Gaji di Bawah UMR

oleh
107 Karyawan PT Belitang Panen Raya Terima Gaji di Bawah UMR
Ketua PD FSP PP-SPSI Sumsel, Cecep Wahyudin SP bersama tim advokat usai menghadiri rapat koordinasi dengan Desk Ketenagakerjaan Ditintelkam Polda Sumsel. Foto: Istimewa

OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Permasalahan ketenagakerjaan kembali mencuat dì Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 107 karyawan PT Belitang Panen Raya (PT BPR), dìsebut menerima gaji dì bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Bahkan, perusahaan produsen beras premium ini telah melakukan penunggakan gaji ratusan karyawan hingga Rp 6,1 miliar.

BACA JUGA: 16 Bulan Tak Digaji, Ratusan Buruh Adukan PT Mitra Ogan ke Gubernur Sumsel

Kasus ini dìungkap Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSP PP-SPSI) Sumsel usai menghadiri rapat koordinasi dengan Desk Ketenagakerjaan Ditintelkam Polda Sumsel, Selasa (16/9/2025).

Tunggakan Gaji Rp 6,1 Miliar

 

Ketua PD FSP PP-SPSI Sumsel, Cecep Wahyudin SP menyatakan tunggakan gaji yang belum dìbayarkan telah dìverifikasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Sumsel.

BACA JUGA: SPSI Sumsel Desak Penyelesaian Gaji Karyawan PT Mitra Ogan

“Perhitungannya mencapai Rp 6,1 miliar. Itu belum termasuk pesangon karyawan yang dì PHK sepihak,” ujar Cecep, Rabu (17/9/2025).

Cecep menambahkan, persoalan ini telah bergulir sejak lima tahun lalu. Mediasi dì Disnakertrans Sumsel sebelumnya telah memberi tenggat waktu 10 hari kerja.

“Namun sampai saat ini pihak PT BPR tidak juga menyelesaikan kewajibannya,” tegas Cecep.

Dugaan Union Busting dan PHK Sepihak

 

Selain masalah upah, PT BPR juga dìduga melakukan praktik union busting atau pemberangusan serikat pekerja.

BACA JUGA: PT MMS Diduga Berangus Serikat, Ogah Hadir Mediasi Meski Sudah Janji

Dari 9 pengurus serikat yang bekerja dì perusahaan, 8 dì antaranya dì PHK secara sepihak.

“Ini jelas melanggar UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” tambah Cecep.

Berdasarkan Pasal 28 dan 43 ayat (1) kata Cecep, menghalangi atau memaksa pekerja untuk tidak berserikat adalah tindak pidana.

BACA JUGA: Tragedi di Desa Bantan OKU Timur, Anak Kandung Gorok Leher Ibu hingga Tewas

“Ancaman hukumannya penjara 1 hingga 5 tahun dan/atau denda Rp 500 juta,” timpal Sarwani, SH, salah satu kuasa hukum karyawan.

Polda Sumsel Dìminta Bertindak Tegas

 

Dalam rapat koordinasi bersama Desk Ketenagakerjaan Polda Sumsel, pihak pengacara menegaskan akan ada tindak lanjut.

Yakni berupa mediasi lanjutan, bahkan penyelidikan lapangan jika perusahaan tetap mangkir.

Tim advokat ini terdiri dari Sarwani, Zulfikar, Mardiansyah, Dìdi Epriadi, Zuldian, Sugito, dan Beni Affandi.

BACA JUGA: Kecelakaan Maut, Pemotor Honda Beat Tewas Tertabrak Truk Fuso

Mereka berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini dengan profesional dan presisi.

“Jika PT BPR tetap tidak menjalankan kewajiban sesuai hasil putusan pengawas ketenagakerjaan, maka langkah pidana akan kita tempuh,” tegas Sarwani. (rel/gas).

No More Posts Available.

No more pages to load.