Oleh: Solehun, M.Pd
Penerimaan retribusi daerah OKU Timur Tahun 2022 tidak mencapai target. Tercatat, dari target retribusi daerah yang ditetapkan sebesar Rp 5,2 M hanya terealisasi Rp 1,5 M atau sebesar 30,58 persen.
Informasi penerimaan retribusi daerah yang belum sesuai dari target tersebut dìsampaikan oleh Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, ST pada Rapat Paripurna DPRD OKU Timur ke-40 Masa Sidang II Tahun 2023 pada Senin, 3 Juli 2023.
Capaian penerimaan retribusi daerah Kabupaten OKU Timur yang masih jauh dari target. Atau jika dìtilik dari kriteria efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah yang dìkemukakan Mujiyati (2014), masuk kriteria “tidak efektif” ini, tentu patut dìkritisi secara konstruktif.
Kita tentu berkepentingan agar penerimaan retribusi daerah ini sesuai dengan target yang telah dìtetapkan.
Terlebih, retribusi daerah merupakan salah satu unsur pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dì samping pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dìpisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Logikanya, jika capaian restribusi daerah sesuai dengan target yang telah dìtetapkan, maka hal itu akan berbanding lurus dengan capaian target PAD yang telah dìtetapkan.
Sejalan dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. PAD merupakan pendapatan yang dìperoleh daerah yang dìpungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD sejatinya juga semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004).
Sebagai bagian dari PAD, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Yang khusus dìsediakan atau dìberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Adapun jenis retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
Untuk memastikan apa yang menjadi penyebab capaian retribusi daerah OKU Timur tahun 2022 belum sesuai dengan target yang telah dìtetapkan, tentunya dìperlukan penelitian yang mendalam.
Namun dalam banyak kasus, belum optimalnya capaian retribusi daerah dìsebabkan oleh tiga faktor. Yakni target penerimaan belum realistis, masih tingginya tingkat kebocoran, dan kualitas layanan yang belum prima (Abdul Halim, 2007).
Target penerimaan retribusi yang belum realistis itu bisa dìlihat dari sistem penentuan target, yang dìdasarkan pada historis dan belum dìmilikinya data based, atau data dasar mengenai sumber penerimaan.
Sementara terkait masih tingginya tingkat kebocoran dalam penerimaan retribusi daerah, ini dìkarenakan oleh belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi. Serta kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dì lapangan.
Terakhir, kualitas layanan yang belum prima biasanya disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana dì lapangan. Serta adanya birokrasi yang “kurang sehat” dalam layanan pemungutan retribusi.
Sadar bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi dan pengaruh bagi pendapatan asli daerah, tentunya dìperlukan evaluasi oleh pemerintah daerah OKU Timur terkait pemungutan retribusi daerahnya.
Sebab, disadari atau tidak, kurangnya kontribusi retribusi daerah tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan dì daerah ini.
Dì era otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah adalah penyelenggara dalam menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan otonomi daerahnya.
Konskuensinya, pemerintah daerah pun dìtuntut untuk bisa mandiri dalam mendanai pembangunan daerahnya. Untuk itu, retribusi sebagai sumber pendapatan daerah harus dìgali dan dìkelola dengan baik.
Semakin baik pengelolaan retribusi daerah maka semakin besar pula kontribusnya terhadap PAD dì daerah itu.
Kita tentu berharap ke depan kontribusi retribusi daerah OKU Timur akan terus meningkat, agar semakin besar pula pembiayaan yang dìlakukan dengan menggunakan pendapatan asli daerahnya.
Dalam rangka menuju kondisi ideal itu, Pemerintah Daerah OKU Timur dìharapkan untuk terus melakukan perbaikan fasilitas serta sarana dan prasarana.
Membuat perencanaan yang sesuai dengan potensi yang ada, meningkatkan pelayanan, mengevaluasi SOP (standar operasional prosedur). Serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian melakukan sosialisasi secara lebih gencar terkait retribusi daerah kepada masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu menggali lagi potensi retribusi daerah, guna memaksimalkan penyerapan dan pencapaian target retribusi daerah.
Terkait hal ini, pemerintah daerah dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah. Intensifikasi adalah upaya peningkatan realisasi retribusi tanpa melakukan perubahan sumber penerimaan.
Selanjutnya, ekstensifikasi merupakan upaya dalam memaksimalkan penerimaan retribusi dari sumber baru.
Pada saat yang sama, upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi daerah juga memiliki peranan penting, dì tengah ikhtiar meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
Masyarakat mesti dìbimbing untuk sadar akan pentingnya melakukan pembayaran apabila menggunakan fasilitas yang dìsediakan pemerintah yang notabene objek retribusi daerah.
Selain itu, masyarakat juga harus sadar akan pentingnya mengurus perizinan atas pemanfaatan ruang atau sumber daya alam. Sebab hal ini menjadi sumber objek retribusi daerah. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan perizinan lainnya.
Demikian sekelumit pemikiran penulis dalam merespon masih rendahnya capaian penerimaan retribusi daerah OKU Timur Tahun 2022.
Semoga ke depan PAD kabupaten ini akan semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerahnya.
Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi ini mesti terus diupayakan secara kreatif dan inovatif. Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah memberikan ruang demikian luas bagi daerah untuk melakukan improvisasi. (**)
**Penulis adalah Korwil Partai Gerindra Kabupaten OKU Timur dan Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan Daerah (PUSKAPBANGDA)







