Laporan BPK juga menyoroti bahwa Bapenda belum melakukan verifikasi atas dokumen pembayaran Pajak MBLB.
Tidak ada pengecekan surat pesanan dari rekanan atau pembeli material tambang untuk memastikan apakah perhitungan pajak sudah sesuai.
BACA JUGA: Gadaikan Mobil Rental, Warga Belitang Ditangkap Tim Resmob
Begitu pula laporan produksi dari perusahaan tambang belum diverifikasi secara menyeluruh oleh pihak Bapenda.
Hal ini tentu berdampak pada potensi kehilangan pendapatan daerah dari sektor pajak tambang.
Bapenda Lempar ke DPMPTSP
Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda OKU Timur, Meriza Novilia melalui Kabid Teknis, Topan menyatakan, pihaknya belum menerima data nama-nama 15 perusahaan yang dìmaksud dalam temuan BPK.
BACA JUGA: Kasus Pembunuhan di OKU, Pran Nekat Habisi Ritamah, Takut Aksi Terbongkar
Bahkan, Topan menyarankan agar awak media mengonfirmasi langsung ke DPMPTSP OKU Timur.
“Silakan koordinasi ke pihak DPMPTSP, kami belum ada nama perusahaan tersebut,” jelas Topan saat dìkonfirmasi.
Namun, Topan menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang dìmiliki Bapenda, 15 perusahaan tersebut bukan perusahaan tambang produksi.
BACA JUGA: Penemuan Mayat di Irigasi Perjaya Ternyata Pencuri Perahu, Tewas Tenggelam Usai Dikejar Warga
Dìmana, belasan perusahaan ini hanya membeli material dari perusahaan besar untuk dìjual kembali.
“Setahu kami, perusahaan tersebut belum wajib pajak karena mereka bukan perusahaan produksi tambang. Cuma membeli saja untuk dìjual kembali,” tutupnya. (gas).
