OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Dampak efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat turut dìrasakan semua daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten OKU Timur.
Dìketahui, Kabupaten OKU Timur terkena dampak efisiensi anggaran mencapai Rp 120 Miliar.
Hal ini dìkatakan langsung Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur, Hermanto SE, Rabu 25 Februari 2025.
BACA JUGA: DPC PKB OKU Timur Apresiasi Keputusan MK Tolak Pemilu Tertutup, Ini Kata Hermanto
“OKU Timur terkena efisiensi anggaran lebih kurang Rp 119 milliar lebih atau mendekati Rp 120 miliiar,” jelas Hermanto.
Meski demikian, Hermanto mengaku harus tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat.
“Tentu kita sedih dengan kondisi ini, sebab ada pemotongan pemotongan biaya perjalanan dinas, makan minum, alat tulis kantor dan hal-hal bersifat seromoni,” katanya.
BACA JUGA: Ketua DPRD OKU Timur Dukung Kinerja Polres Berantas Balap Liar
Meski begitu kata Hermanto, untuk hal penting yang berkaitan dengan masyarakat tidak dìlakukan pemotongan.
Artinya sambung Hermanto, ada hal yang memang prioritas dan penting tidak akan ada pengurangan.
“Efisiensi ini insyaallah tidak mengganggu kinerja anggota DPRD Kabupaten OKU Timur,” bebernya.
Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pendidikan
Sementara, Ketua STISIP Bina Marta Martapura, Dr Tri Susilo SH MHum mengatakan, bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah penting menjaga stabilitas keuangan negara.
BACA JUGA: Himbau Jamaah Segera Lunasi Biaya Haji Tahap Pertama
Namun efisiensi anggaran itu kata Tri, dìpastikan tidak akan menggangu sektor-sektor krusial terutama pada bidang pendidikan.
Menurut Tri Susilo, pemerintah telah menegaskan dan berkomitmen terkait efisiensi anggaran tidak akan menggangu dana pendidikan.
“Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk melindungi anggaran pendidikan dari dampak efisiensi,” katanya.
BACA JUGA: Wabup Yudha Dukung STISIP Bina Marta Jadi Institut Pertama di OKU Timur
Kepastian itu kata Tri, juga telah dìkatakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).
Dìmana, Mendiktisaintek memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu anggaran beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
