OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024, selalu dìbayangi adanya dinasti politik.
Baik pada Pilkada tingkat provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur), kabupaten (Bupati/Wakil Bupati) maupun tingkat kota (Walikota/Wakil Walikota).
Banyak masyarakat yang menentang adanya politik dinasti, karena mengancam matinya proses demokrasi dì tanah air.
Dìnasti politik ini juga terjadi dì Kabupaten OKU Timur. Dìmana Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur yang menjabat saat ini merupakan adik dan keturunan dari Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.
Bahkan, Calon Bupati petahana Ir H Lanosin merupakan adik kandung mantan Gubermur Sumsel H Herman Deru, yang juga sebelumnnya menjabat Bupati OKU Timur dua periode
Begitu juga dengan Calon Wakil Bupati OKU Timur saat ini HM Adi Nugraha Purna Yudha. Ia merupakan anak kandung HM Kholid Mawardi SSos.
Dìmana Kholid Mawardi merupakan mantan Wakil Bupati dua periode dan menjabat Bupati OKU Timur satu periode.
Menurut Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, H Leo Budi Rachmadi SE, politik dìnasti sah-sah saja terjadi. Apalagi sepanjang membawa manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.
Namun Leo mengakui, banyak juga dinasti politik yang justru merugikan masyarakat. Sehingga mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
“Dinasti politik sah-sah saja. Tapi yang ada sekarang dìnasti politik banyak menghalalkan segala cara,” ungkap Leo.
Dìnasti politik juga kata leo, sering menjadi ajang korupsi, kolusi, nepotisme yang sangat merugikan.
“Kalau ini yang terjadi, maka tunggulah kehancuran akan terjadi,” ujar Leo.
Sementara, Ketua LSM KAMPUD OKU Timur, Muhammad Obrin SSos menambahkan, dìnasti politik yang terjadi dì OKU Timur sangatlah tidak baik.
Sebab, hal ini tidak sejalan dengan asas demokrasi yang ada dì Indonesia. Menurut Obrin, pada prinsipnya demokrasi yang tertinggi hanya ada dì suara rakyat.
“Jika politik diìnasti terjadi, maka prinsip demokrasi tertinggi ada dì suara rakyat akan hilang,” tegasnya.
Salah satu dampak buruknya, yakni kekuasaan tersebut hanya berputar dì keturunan atau golongan tertentu.
“Apabila ini terjadi maka akan hilangnya kebebasan dan kesempatan anak cucu kita, yang mampu dan berkompeten dì massa depan nanti,” jelas Obrin.
Untuk itu, Obrin mengajak pada seluruh masyarakat OKU Timur untuk lebih cerdas lagi dalam menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 27 November 2024 mendatang.
“Jangan biarkan dìnasti politik terjadi. Pilihlah calon yang berpihak pada masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ajak Obrin. (rel/gas).
