Dokter di OKU Timur Sampaikan Sembilan Tuntutan ke Bupati Enos

oleh
Dokter di OKU Timur Sampaikan Sembilan Tuntutan ke Bupati Enos
Puluhan dokter di OKU Timur menyampaikan sembilan tuntutan ke Bupati Enos terkait insentif 2026, kapitasi BPJS, dan kesejahteraan tenaga medis. Foto: Istimewa

OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Puluhan dokter umum dan dokter gigi menyampaikan sembilan tuntutan resmi kepada Bupati OKU Timur Lanosin (Enos), terkait realisasi insentif dokter tahun anggaran 2026.

Hal ini setelah mereka mendatangi Kantor Bupati OKU Timur, Kamis (29/01/2026). Bahkan, para dokter juga menyoroti kebijakan pelayanan kesehatan daerah dan kesejahteraan yang dìnilai masih minim.

BACA JUGA: Puluhan Dokter Kepung Kantor Bupati OKU Timur, Tuntut Kejelasan Insentif, Ancam Cabut SIP

Aksi ini dìpicu belum jelasnya realisasi insentif dokter umum dan dokter gigi 2026 yang sebelumnya telah dìanggarkan serta dìsahkan dalam APBD OKU Timur oleh DPRD.

Para dokter menegaskan bahwa anggaran tersebut dìperuntukkan khusus bagi dokter dan dokter gigi, bukan untuk dìbagi ke tenaga kesehatan (nakes) lain.

BACA JUGA: Polres OKU Timur Bangun Dua Rumah Warga Kurang Mampu

Sebab, para nakes lain telah memiliki skema TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tersendiri.

Isi Sembilan Tuntutan Puluhan Dokter

 

Setelah menunggu, perwakilan dokter akhirnya dìterima langsung oleh Bupati Enos. Perwakilan dokter yang hadir di antaranya dr Dewa, dr Fero, dan dr Kadavi.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan sembilan tuntutan utama, dengan fokus pada kepastian kesejahteraan dokter, transparansi anggaran kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan medis dì Puskesmas.

Pertama, para dokter meminta insentif dokter/dokter gigi 2026 tidak boleh dìkurangi, tetap sebesar Rp4.500.000 per bulan per dokter.

BACA JUGA: Sukses Perluas Program JKN, Bupati Lanosin Raih UHC Award 2026 Kategori Madya

Kedua, transparansi pengelolaan kapitasi BPJS Kesehatan, ketiga kejelasan status jasa dokter non-ASN dì Puskesmas dan keempat kelengkapan obat-obatan dì Puskesmas.

Kelima, dokter meminta kepastian TPP dokter jika skema insentif dìhapuskan, keenam skema pengganti insentif harus setara dengan daerah lain yang memiliki APBD sebanding.

No More Posts Available.

No more pages to load.