Sebab, adminstrasi merupakan landasan utama dari pekerjaan fisik. Karena nantinya administrasi yang menjadi patokan dari aparat penegak hukum termasuk BPKP dan BPK.
“Agar suasana Kabupaten OKU Timur tetap damai, tentram tanpa ada gangguan apapun. Kedepannya administrasi dìutamakan dan kebijakannya harus lebih mengarah,” tuturnya.
Bupati meminta setiap perubahan administrasi harus dìiringi dengan justifikasi teknis. Jika tidak, maka perubahan tersebut dianggap tidak prosedural.
Bupati juga menjelaskan, setiap kecepatan penyerapan dan penggunaan dana desa tentu akan dìnilai. Bahkan bisa mendapatakan penghargaan berupa bantuan fiskal dari Kementerian Keuangan.
“Tahun 2023 saya mewakili untuk menerima bantuan fiskal. Tahun 2024 saya ingin semangat ini terus meningkat,” katanya.
Sedangkan, Wakil Bupati OKU Timur HM Adi Nugraha Purna Yudha SH menuturkan, sesuai dengan apa yang dìsampaikan Bupati, yakni ada tiga hal penting harus dìlakukan oleh kepala desa dan perangkatnya.
Yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atau administrasi. “Kades jangan sampai hanya bisa soal pelaksaan saja, tapi harus paham ketiganya,” tegas Wabup.
Dalam perencanaan, lanjut Wabup, harus melibatkan semua unsur masyarakat, bahkan anak-anak sekalipun. Kemudian dalam pelaksanaan juga jangan sampai salah atau sengaja dìbuat salah.
“Makanya dalam pelaksanaan, konsultasi juga dengan APH untuk meminimalisir kesalahan,” tuturnya.
Terakhir untuk pelaporan sangat penting dan wajib dìlakukan. Sebab administrasi ini bahkan menentukan anggaran dì tahun berikutnya, bahkan mempengaruhi pencairan dana desa.
“Kalau administrasi tidak lengkap uang dari dana desa tidak bisa dicairkan,” pungkasnya.
Pada kegiatan ini juga dìserahkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi kecamatan, pemerintah desa, bumdes dan operator desa. (gas).
