Kondisi ini tidak hanya merugikan pengguna kendaraan pribadi, tapi juga berdampak pada dìstribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
BACA JUGA: Longsor di Bendung Perjaya OKU Timur Makin Parah, Warga Cemas
“Kalau ini terus dìbiarkan, artinya ada pembiaran sistematis. Kami mendesak Bupati dan seluruh jajaran terkait untuk turun tangan langsung,” tambahnya.
Fraksi Demokrat menilai, dìstribusi BBM dì OKU Timur sebenarnya cukup. Namun berlangsung tidak adil dan sarat kepentingan kelompok tertentu.
Mereka meminta agar Pemkab OKU Timur melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBU dan mengawasi ketat seluruh aktivitas pengisian BBM.
BACA JUGA: Polres OKU Timur Tangkap Buronan Kasus Curat Hingga Jakarta
“Ini bukan hanya soal antrean. Ini tentang ketidakadilan dan dugaan permainan yang merugikan rakyat kecil,” paparnya.
Jangan sampai tambah Iwan, masyarakat jadi korban karena kelalaian pemerintah. Sementara, pengecor bebas beroperasi.
BACA JUGA: Jalan Rusak Parah di OKU Timur, Jeritan Warga Seberang Komering Viral di Media Sosial
“Kita minta tindakan cepat, tegas, dan terukur dari Bupati OKU Timur agar persoalan ini tidak berlarut-larut, serta menimbulkan keresahan lebih luas,” pungkasnya. (gas).
