Hal ini akan menimbulkan sebuah persaingan tidak sehat di dalam organisasi birokrasi itu sendiri.
Yang terakhir, persoalan tata kerja dan budaya kerja ASN yang telah terbentuk sekian lama.
Birokrasi Indonesia yang bercirikan birokrasi Weberian membuat adanya hierarki yang tegas dalam pelaksanaan aktivitas birokrasi.
Secara teknis, pengambilan keputusan d i lakukan secara bertingkat (hal yang ingin d i hapus oleh Presiden Joko Widodo). Serta d i lakukannya pembagian tugas secara bertingkat.
Konsekuensinya, seringkali birokrat yang memiliki posisi lebih atas hanya melaksanakan pembagian habis tugas dan pekerjaan kepada birokrat di bawahnya.
Hal ini tidak dapat d ilakukan pada birokrasi yang berdasarkan jabatan fungsional; tiap jenjang jabatan fungsional telah memiliki uraian tugas dan perannya masing-masing.
