Menurutnya, setiap korban tindak pidana berhak mendapat penanganan medis segera tanpa harus memikirkan biaya.
BACA JUGA: Perkuat Pendidikan Lewat Program Wajib Belajar 13 Tahun dan ATS
“Rumah sakit mengambil kebijakan untuk memberikan layanan gratis terlebih dahulu, terutama dalam kondisi darurat,” ujar dr Irfan.
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
RSUD Martapura telah menyiapkan mekanisme agar biaya perawatan korban tindak pidana dapat dìganti negara melalui LPSK atau lembaga pemerintah terkait.
Kuitansi Beredar Hanya Administrasi Internal
Terkait beredarnya foto kuitansi Rp1,3 juta, dr. Irfan menjelaskan bahwa dokumen tersebut bukan tagihan resmi. Melainkan bagian dari administrasi internal rumah sakit.
BACA JUGA: Dua Pengedar Narkotika Diringkus Polres OKU Timur, Sita 1 Kg Sabu
Kuitansi itu kata Irfan, tidak untuk dìtagihkan. Ada oknum pegawai yang tanpa izin mengirim foto tersebut kepada keluarga korban.
“Kami sudah menegaskan agar prosedur administrasi dìabaikan dan fokus pada penyelamatan korban,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, hingga saat ini tidak ada satu rupiah pun yang dìbayarkan oleh keluarga Ahyar kepada RSUD Martapura.
Kapolres OKU Timur Siap Tanggung Biaya Korban
Sementara itu, Kapolres OKU Timur AKBP Adik Listiyono, SIK, MH, menyampaikan bahwa pihak kepolisian juga siap menanggung biaya perawatan dua korban yang berjasa menggagalkan aksi pencurian tersebut.
BACA JUGA: BBM Solar di OKU Timur Langka, Petani Kesulitan Olah Lahan
“Kita akan tanggung biaya perawatan dan pengobatan kedua korban yang menjadi pahlawan dalam kejadian itu,” ujar Kapolres. (gas).
