Mengacu pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2 maka pesta demokrasi tersebut menggunakan Partai Politik sebagai kendaraan untuk menjadi calon eksekutif dan legislatif.
Dìlihat dari acuan maka perlu perhatian khusus terhadap partai politik sebagai peserta pemilu.
Partai politik sebagai peserta pemilu akan bersaing untuk mendapatkan suara rakyat dengan berbagai cara.
Baik dengan wujud visi misi untuk mendapatkan hati rakyat agar menjadi calon peserta terpilih sebagai wakil rakyat.
Sebaga calon peserta pemilu, baik partai politik maupun para calon harus mentaati aturan yang berlaku dalam UU No 7 Tahun 2107.
Baik secara administrasi maupun berkampanye. Hal ini untuk memikat hati masyarakat agar memberikan suara hak pilihnya kepada peserta pemilu.
Lembaga Bawaslu lah yang menjadi pengawas peserta partai politik pada pemilu 2024. Dalam hal ini Bawaslu yang mempunyai peran sebagai pengawas pemilu, harus bersikap tegas dalam menegakkan aturan sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017.
Serta PKPU sehingga menuju pemilu yang berdaulat, jujur, adil dan berkualitas. Bawaslu tidak hanya mengawasi peserta partai politik namun juga para instani seperti perangkat desa, pejabat eksekutif, pejabat lembaga negara, ASN, TNI dan Polri.
Pejabat negara, lembaga negara, perangkat Desa, ASN, TNI dan Polri tidak boleh ikut berkampanye. Ataupun mensosialisasikan para peserta pemilu yaitu partai politik karena sejati nya harus bersifat netral.
Maka dari itu demi terwujudnya pemilu yang berkualitas dìharapkan Bawaslu mempunyai sikap tegas terhadap para peserta pemilu, maupun lembaga-lembaga yang melakukan pelanggaran sesuai dengan UU dan PKPU.
Sesuai dengan jargon Bawaslu yaitu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
Namun dalam hal ini tidak hanya Bawaslu melainkan peran masyrakat melainkan seluruh elemen. Baik tokoh masyarakat agama, maupun LSM wartawan dan lain-lain sehingga terwujud pemilu jujur adil dan berkualitas. (*).
