Usulan tersebut kemudian dìsambut oleh sejumlah pimpinan DPR dan pemerintah.
DPR bahkan menyatakan akan mendorong revisi Undang-Undang Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. (**)
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades, ICW Soroti Korupsi di Desa Mengkhawatirkan
