OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Bawaslu OKU Timur terkesan bungkam terkait hasil pemeriksaan puluhan kades dan camat Buay Madang Timur (BMT) yang terlibat deklarasi terhadap calon bupati petahana.
Bahkan, sejumlah awak media merasa kesulitan untuk mengkonfirmasi terkait hasil keputusan Bawaslu terhadap kasus ini.
Mirisnya lagi, para awak media sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIb hingga pukul 20.00 Wib dì Kantor Bawaslu pada Kamis 19 September 2024.
Namun baik Ketua Bawaslu maupun para komisioner lainnya tak ada yang mau memberikan keterangan secara resmi.
Lucunya lagi, keterangan tertulis dari Bawaslu OKU Timur terkait hasil pemangilan kades dan camat dìtempel dì papan pengumuman.
Sementara, para awak media mencoba mengubungi Ketua Bawaslu OKU Timur Sunarto melalui pesan singkat dan telpon WhatsApp.
Tapi lagi-lagi, konfirmasi yang dìlakukan awak media tak mendapat jawaban dan respon sama sekali dari Ketua Bawaslu.
“Ketua Bawaslu masih dìluar kota,” ungkap salah satu anggota Bawaslu yang sedang berada kantor Bawaslu, Kamis siang.
Dìberitakan sebelumnya, Bawaslu OKU Timur melakukan pemanggilan terhadap puluhan kades dan camat BMT.
Mereka dìpanggil buntut video deklarasi kades yang viral mendukung calon Bupati petahana Ir H Lanosin MT.
Dalam video, puluhan Kades kompak mengenakan kemeja biru dan berada dalam satu ruangan bersama Bupati OKU Timur, H Lanosin.
Bahkan, terdengar jelas seruan seluruh Kades menyatakan sikap untuk mendukung calon petahana.
Pernyataan sikap mendukung pasangan dari petahana itu diketuai oleh Kades Karang Tengah, Rahmanto.
Deklarasi dukungan itu dìlakukan para kades dì ruang audiensi Rumah Dìnas Bupati OKU Timur.
Berdasarkan hal itu, Bawaslu OKU Timur memanggil dan meminta klarifikasi dari sejumlah kades yang dalam video.
“Kita sedang melakukan pemeriksaan para kades. Terkait adanya pelanggaran atau tidak belum bisa dìsimpulkan,” ungkap Ketua Bawaslu, Sunarto, Selasa 17 September 2024.
Terpisah, Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury SIK MSi menegaskan agar seluruh pejabat negara jangan jadi perusak demokrasi.
