“Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling/reskilling, melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti,” tegasnya.
“Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak, enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana,” tambahnya.
Alex mengatakan saat ini ada tiga agenda besar transformasi birokrasi. Pertama, adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dìpotong. Sekarang hanya tinggal dua. Eselon I dan Eselon II,” bebernya.
Sedangkan, Eselon III dan IV dòtransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu.
Kedua, adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan diì era digital, perlu ada perubahan transformasi, pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan.
“Ketiga, terkait manusianya sendiri. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur,” tegasnya. (*)
