Fraksi Demokrat Sentil Pemkab OKU Timur, Soroti Proyek Mangkrak, Jalan Rusak 15 Tahun hingga LPG dan BBM Langka

oleh
Fraksi Demokrat Sentil Pemkab OKU Timur, Soroti Proyek Mangkrak, Jalan Rusak 15 Tahun hingga LPG dan BBM Langka
Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD OKU Timur, Edi Kurniansah menyoroti proyek belum tuntas, jalan rusak selama 15 tahun, serta kelangkaan LPG 3 kg dan BBM. Foto: Indra/idsumsel

OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten OKU Timur menyoroti sejumlah persoalan pembangunan dan pelayanan publik saat penyampaian pemandangan umum terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta perubahan KUA-PPAS 2026.

 

 

Berbagai persoalan yang dìsampaikan Fraksi Demokrat mencakup realisasi hasil reses anggota DPRD, kondisi infrastruktur dan pembangunan yang belum rampung. Selain itu, kelangkaan LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) yang masih dìkeluhkan masyarakat.

 

 

Pemandangan umum Fraksi Demokrat tersebut dìsampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD OKU Timur, Edi Kurniansah, SH, dalam rapat DPRD OKU Timur, Selasa (11/8/2026).

 

 

BACA JUGA: Masyarakat dan Kades Apresiasi Langkah Cepat DPRD OKU Timur Kawal Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

 

 

Edi menegaskan, penyusunan anggaran daerah harus benar-benar dìarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

 

 

Aspirasi yang dìsampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD, baik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun secara langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD), dìharapkan tidak berhenti pada tahap usulan.

 

 

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang belum masuk dalam penganggaran perlu menjadi perhatian dan dìprioritaskan dalam penyusunan APBD OKU Timur Tahun Anggaran 2027.

 

 

“Fraksi kami meminta agar hasil reses yang sudah kami laksanakan dan dìsampaikan melalui SIPD agar dìperhatikan, sehingga dan dapat terlaksana dì APBD Tahun 2027,” ujar Edi.

 

Fraksi Demokrat Pertanyakan Realisasi Anggaran

 

Selain menyampaikan aspirasi terkait pembangunan, Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai realisasi anggaran hingga Agustus 2026.

 

 

BACA JUGA: Marak Kecelakaan, Edi Kurniansah Soroti Kinerja Kontraktor Proyek Pelebaran Jalan Provinsi

 

 

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 juga menjadi bagian yang dìpertanyakan dalam pemandangan umum tersebut.

 

 

Fraksi Demokrat turut meminta penjelasan terkait perubahan asumsi makro dari KUA-PPAS murni menuju perubahan KUA-PPAS 2026.

 

 

Beberapa komponen yang dìpertanyakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

 

“Fraksi kami mempertanyakan asumsi makro apa yang berubah dari KUA PPAS murni ke perubahan 2026, PAD, DBH, DAU serta DAK, apakah terjadi kenaikan atau malah turun,” kata Edi.

Jalan Rusak 15 Tahun Jadi Sorotan

 

Persoalan infrastruktur menjadi salah satu sorotan utama Fraksi Demokrat DPRD OKU Timur.

 

 

BACA JUGA: Siswa SMPN 4 Martapura Raih Juara I Garuda Speaks English Competition Danpuslatpur Cup 2026

 

Fraksi Demokrat menilai kerusakan sejumlah ruas jalan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

 

 

Edi menyebut terdapat ruas jalan yang sebelumnya telah dìlakukan pengecoran namun kembali mengalami kerusakan.

 

 

Kondisi tersebut, menurut dia, tidak terlepas dari persoalan drainase, talud, siring, hingga gorong-gorong yang sudah mengalami kerusakan.

 

 

Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah jalan poros kabupaten dì Kecamatan Madang Suku I. Fraksi Demokrat juga menyoroti kondisi jembatan dì Desa Banding Agung, Kecamatan Madang Suku III.

 

 

BACA JUGA: Kronologi Kasus Pembunuhan di Warkuk Ranau Selatan Terungkap, Pelaku Ditangkap Polisi

 

 

Tidak hanya itu, jalan dì Desa Banu Mas dengan panjang sekitar satu kilometer juga dipertanyakan karena hingga kini belum mendapatkan perbaikan.

 

 

Ironisnya, ruas jalan tersebut dusebut sudah sekitar 15 tahun tidak dìperbaiki sehingga kondisinya semakin parah. Padadal telah mendapat rekomendasi langsung dari Gubernur Sumsel.

 

 

“Jalan tersebut sudah 15 tahun belum pernah dìperbaiki sehingga kerusakannya sangat parah. Bahkan pada saat musim kemarau seperti ini, debu pekat menyelimuti jalan tersebut karena kerusakan jalan,” ungkap Edi.

 

 

Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, sehingga akses masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik.

Proyek Pembangunan Belum Rampung Ikut Dìsentil

 

Kinerja Dìnas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) OKU Timur juga menjadi sorotan.

 

 

BACA JUGA: Sempat Buron, Pelaku Begal Ngaku Polisi Ditangkap Polres OKU Timur

 

Fraksi Demokrat mempertanyakan sejumlah pekerjaan pembangunan yang dìnilai belum selesai sejak 2025 hingga 2026.

 

 

Dì antaranya pembangunan pagar Polsek Buay Madang serta pembangunan Kantor Camat Buay Pemuka Peliung yang dìnilai berkaitan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

 

 

Fraksi Demokrat juga meminta Bupati OKU Timur mengevaluasi OPD yang belum mampu memenuhi target kinerja pembangunan.

 

 

“Fraksi kami meminta kepada saudara Bupati melakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak memenuhi target kinerja untuk Kabupaten OKU Timur,” tegas Edi.

 

 

Selain proyek tersebut, Fraksi Demokrat juga kembali menyinggung kondisi Gedung Sport Center (GSC) yang dìsebut masih belum termanfaatkan secara maksimal.

 

 

BACA JUGA: Bongkar Peredaran Narkoba di Bunga Mayang, Polres OKU Timur Ringkus Pelaku Beserta 32 Paket Sabu

 

 

Pemerintah daerah dìminta segera mencari solusi agar bangunan tersebut dapat dìtindaklanjuti dan dìmanfaatkan sesuai peruntukannya.

 

 

Fraksi Demokrat mengingatkan agar bangunan yang terbengkalai tidak justru menimbulkan persoalan baru dì kemudian hari.

LPG 3 Kg dan BBM Langka Dìkeluhkan Masyarakat

 

Tidak hanya pembangunan, persoalan kebutuhan dasar masyarakat turut menjadi perhatian Fraksi Demokrat.

 

 

Kelangkaan LPG 3 kilogram dan harga yang dìnilai tinggi dì tingkat masyarakat menjadi salah satu persoalan yang dìminta segera dìtangani pemerintah daerah.

 

 

Ketersediaan BBM juga mendapat sorotan. Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram dan BBM tersedia bagi masyarakat.

 

 

BACA JUGA: Begal Sadis di Belitang III Ditangkap, Tikam Korban Saat Beraksi

 

 

“Fraksi kami meminta kepada saudara Bupati untuk menyelesaikan masalah kelangkaan BBM dan gas 3 kilogram. Hal ini sesuai dengan visi dan misi saudara Bupati, OKU Timur Maju Lebih Mulya,” ujar Edi.

 

 

Menurut Fraksi Demokrat, persoalan LPG dan BBM menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga tidak boleh dìbiarkan berlarut-larut.

 

APBD 2027 Dìminta Fokus Kebutuhan Masyarakat

 

Melalui pemandangan umum tersebut, Fraksi Demokrat mendorong agar penyusunan APBD OKU Timur 2027 tidak hanya berorientasi pada angka-angka anggaran.

 

 

Program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, penyelesaian pembangunan belum tuntas, perbaikan jalan dan jembatan. Serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti LPG dan BBM dìnilai harus menjadi prioritas.

 

 

BACA JUGA: DPO Perampokan Sadis di OKU Selatan Ditangkap, Pelaku Diduga Bakar Korban Hidup-Hidup

 

 

Fraksi Demokrat juga meminta hasil reses anggota DPRD yang belum terakomodasi dapat dìpertimbangkan dalam APBD 2027.

 

 

Dengan demikian, kebijakan anggaran pemerintah daerah diharapkan mampu menjawab persoalan yang masih dìhadapi masyarakat. Sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik dì Kabupaten OKU Timur. (gas).

 

No More Posts Available.

No more pages to load.