Program ini berfokus pada pemberian identitas administrasi seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anak-anak yang belum terdata secara resmi.
BACA JUGA: Buron Sejak 2022, Polsek Martapura Tangkap Pencuri Sawit di OKU Timur
“Sebanyak 5.500 anak telah kami data, dan 4.800 dì antaranya sudah menerima KIA. Tujuannya agar mereka mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang layak,” jelas Andri.
Terpisah, Bupati OKU Timur, Ir H Lanosin MT, menyatakan komitmen Pemkab dalam mendukung kinerja Kejari.
Khususnya dalam pendampingan hukum bagi pengelolaan dana desa dan upaya pengentasan kemiskinan.
BACA JUGA: Kejati Sumsel Sita Dokumen Penting dari Tiga Kantor, Dalami Kasus Korupsi Pasar Cinde
Lanosin menyoroti potensi sektor pertanian dan perkebunan dì OKU Timur yang mendukung ketahanan pangan nasional.
Meski luas lahan sawah terbatas, petani dì daerah kata Lanosin mampu melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun.
“Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram menjadi angin segar bagi petani,” ungkap Bupati.
BACA JUGA: Mobil Suzuki Carry Tabrak Honda Beat, PNS di OKU Timur Tewas
Meski demikian, Bupati juga mendorong agar pemerintah menetapkan HPP untuk jagung.
“Mengingat banyak petani dì OKU Timur juga menggantungkan hidup dari komoditas ini,” kata Lanosin. (gas).
