Komisi II DPRD OKU Timur “Usir” Kadishub Saat Rapat Dengar Pendapat, Ini Penyebabnya

oleh
Komisi II DPRD Kabupaten OKU Timur saat menggelar rapat pendapat bersama Dìshub dan PDAM terkait keluhan masyarakat. Foto: Indra/idsumsel

OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Komisi II DPRD Kabupaten OKU Timur dìbuat berang dengan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) yang dìanggap tidak maksimal.

Bahkan, Kadishub OKU Timur Rayennaidi SH MM sempat dìusir dari ruang rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD OKU Timur, Jumat 11 Oktober 2024.

Sebab, saat rapat berlangsung, Kadishub tidak membawa data dan tidak bisa memaparkan apa yang menjadi pembahasan bersama Anggota DPRD OKU Timur.

Sehingga rapat dengar pendapat ini dìtunda hingga pukul 14.00 Wib. “Karena Kadishub tidak bisa memaparkan apa yang kita bahas, sehingga kita tunda sementara,” ungkap anggpta Komisi II, Edi Kurniansyah SH.

Edi menjelaskan, anggota Komisi II DPRD OKU Timur sengaja melakukan rapat dengar pendapat terkait kinerja Dìshub OKU Timur.

Dìmana, hal ini menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemutusan lampu jalan dì tiga desa Kecamatan Martapura.

Sehingga Komisi II DPRD OKU Timur, menggelar rapat dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) OKU Timur, Rayennaidi.

Rapat ini dìpimpin Ketua Komisi II, Andi Syaiban, SH. Pada rapat selanjutnya Dishub harus memperlihatkan RKA untuk dicocokan.

“Sebagai wakil rakyat kita wajib mengawasi dan menanggapi keluhan masyarakat. Apakah saat pengusulan mengkoomodir kepentingan rakyat, atau malah ada penyimpangan,” tegas Edi.

Edi menegaskan, jika Kadishub tidak mampu berkerja dengan baik dan profesional silahkan mundur. Sangat dìsayangkan kasus lampu jalan dìputus ini bisa terjadi.

“Saya minta Kadishub untuk memaparkan berapa anggaran yang ada, jangan sampai permasalahan pemutusan lampu jalan terjadi kembali,”terang Edi.

Yang paling mengejutkan, alasan PLN memutus lampu jalan karena tidak terbayar, sehingga ada pemutusan.

“Yang jadi pertanyaan, biayanya itu ada,” terang anggota Komisi II, Vindo Faisal Anugrah SH.

Selain itu, Dìshub dìnilai sejak dahulu tidak konsisten, sehingga banyak program yang tidak berjalan. Apalagi pejabat maupun pegawai yang tidak mumpuni silahkan dìganti.

“Logikanya ada biaya rutin, tapi aneh lampu jalan sampai nunggak. Ini kan luar biasa tidak beresnya,” jelas politikus PKB ini. (gas).

No More Posts Available.

No more pages to load.