“Saya selaku Kadisdikbud sangat mendukung kinerja pers dalam hal kontrol sosial. Namun alangkah baiknya jika dìlakukan dengan cara santun dan bijak,” jelas Wakimin.
Apalagi saat melakukan kontrol dìbekali dengan keilmuan dìbidangnya, sehingga bisa memberikan solusi terbaik. Bukan mendiskreditkan, tapi kontrol sifatnya pembinaan dan tidak menduga-duga saja.
“Jika ada yang belum baik mari sama-sama kita perbaiki, jika sudah baik mari kita majukan. Syukur nantinya kebaikan dan kemajuan ini mendapat kemuliaan,” cetusnya.
Wakimin menambahkan, pihak sekolah juga berfikir, jika ada oknum mengaku sebagai kontrol sosial, namun mereka sendiri kurang paham apa tugasnya.
Kemudian, apa boleh oknum wartawan merangkap LSM, dan oknum LSM merangkap wartawan. Ini perlu dìluruskan.
“Saya mohon yang membidangi pembinaan para pelaku kontrol sosial ini untuk membenahi para anggotanya,” harapnya.
Sebagai penyelenggara tentu ada tatanannya. Kalau organisasi yang dìbawahnya dìsinyalir salah, tentu ada atasanya yang memberikan pembinaan dan mungkin teguran SP atau hukuman.
Sama halnya juga kalau baik, tentu akan dìberikan apresiasi. Begitu juga dengan lembaga kontrol sosial ini, jika caranya gak benar, siapa yang membina mereka?
Jika memang oknum itu resmi dan profesional, tentu mereka juga ada pembinaan dari atasan atau ketua organisasinya.
“Seperti wartawan profesional, tentu mereka tergabung di organisasi resmi PWI, IWO dan organisasi lainnya. Kemudian mereka juga terdaftar di Dewan Pers dan mematuhi UU Pers dan Kode Etik Jurnalisti (KEJ),” pungkasnya. (gas)
