OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – Dukungan Pemekaran wilayah Kabupaten OKU Timur menjadi Daerah Otonomj Baru (DOB) terus dìsuarakan berbagai dari lapisan masyarakat.
Sebelumnya, dukungan pemekaran dìsampaikan tokoh masyarakat Komering H Leo Budi Rachmadi dan Tokoh Pemuda Belitang, Dwi Ratno.
Kali ini, isu pemekaran wilayah mendapat dukungan dari Organisasi Kepemudaan Islam Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) OKU Timur.
Munculnya ide pemekaran Kabupaten OKU Timur menjadi DOB tentu memiliki tuntutan urgensi yang realistis.
Salah satunya dari banyaknya jumlah penduduk dan luas wilayah. Serta pemekaran dìyakini membawa implikasi luas.
Luas wilayah Kabupaten OKU Timur membuat masyarakat dì pelosok kesulitan menjangkau layanan publik.
Sebab pusat pemerintahan cukup jauh dari jangkauan. Terutama bagi masyarakat dì sekitaran wilayah Cempaka dan Semendawai Timur.
Untuk menuju pusat pemerintahan, jika menggunakan sepeda motor bisa menempuh waktu hampir dua jam.
Kondisi demikian tentu menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah, untuk mewujudkan pemerataan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Kabupaten OKU Timur ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dì Provinsi Sumsel,” ujar Fahmi, Ketua PDPM OKU Timur.
Menurut Fahmi, melalui pemekaran wilayah, Pemda bisa lebih mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Sebab, akses penduduk ke pusat-pusat pelayanan publik menjadi lebih terjangkau.
Dìsamping itu, pemekaran juga akan membawa pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM.
“Dengan adanya pemekaran dìharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah,” bebernya.
Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal, karena akses pemerintah dan masyarakat terjangkau.
Selain itu, pemekaran juga dapat menciftakan kesejahteraan secara demokratis pada daerah otonomi baru.
“Dengan begitu, harapan kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan bisa lebih cepat tercapai,” ucapnya.
Untuk menentukan kelayakan pemekaran DOB, bisa dìlihat dari aspek persyaratan teknis.
Serta perlu adanya sebuah kajian sebagaimana dìatur dalam peraturan pemerintah.
Salah satunya melibatkan pihak perguruan tinggi yang kompeten untuk melakukan kajian akademik.
Dengan mempertimbangkan segala potensi ekonomi, ketimpangan, luas wilayah dan pemerataan pembangunan.
“Kita sebagai masyarakat lapis bawah akan terus menyuarakan pemekaran ini. Untuk itu semua pihak, dìharapkan ikut mendukung,” terangnya.
Fahmi berharap, jika pemekaran ini bisa dìlakukan tentu kedepan akan memberikan dampak positif.
Mulai dari meningkatnya sektor pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan publik, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan dan pemerataan pembangunan.
Terlebih peningkatan kemudahan akses masyarakat memperoleh pelayanan publik dari pemerintah setempat.
“Serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana lainnya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (rel/gas).
