Tentu adalah faktor kunci yang menjadi ukuran berhasil-tidaknya penyederhanaan birokrasi ini.
Birokrasi yang smart, ramping, dan mampu bergerak cepat sesuai keinginan Presiden Joko Widodo adalah birokrasi yang sederhana secara struktur, tetapi kaya fungsi dan peran.
Tentu saja sistem ini menuntut para birokrat di daerah mampu memberikan peran yang maksimal sesuai dengan bidang keahliannya.
Kondisi ini d i yakini pemerintah mampu tercipta dengan cara pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
Tetapi seyogianya fokus pemerintah tidak hanya selesai pada proses pengalihan jabatan struktural pemerintah daerah saja, tetapi juga proses setelahnya. Mengapa?
Pasca Penyederhanaan
Masalah pertama adalah adanya perbedaan mendasar antara institusi Kementerian/Lembaga, di tingkat pusat dengan pemerintah daerah, utamanya menyangkut corebusiness.
