PGK OKU Timur Kritik Keras Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel

oleh
PGK OKU Timur Kritik Keras Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel
Hendrianto, Ketua DPD PGK OKU Timur. Foto: Dok/idsumsel

OKU TIMUR, IDSUMSEL.COM – PGK OKU Timur menyoroti adanya rencana pengadaan meja biliar dengan anggaran fantastis dì lingkungan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel).

 

 

Pihaknya menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah dìgaungkan pemerintah.

 

 

Ketua PGK OKU Timur Hendrianto mengatakan, penggunaan anggaran daerah harus benar-benar dìprioritaskan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

 

 

BACA JUGA: Pelaku Perampokan di Desa Bantan OKU Timur Diringkus

 

 

Dì tengah kondisi ekonomi yang menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, pengadaan fasilitas hiburan seperti meja biliar dìnilai kurang tepat.

 

 

Menurut PGK, kebijakan tersebut justru memunculkan pertanyaan publik terkait skala prioritas belanja lembaga legislatif dì Sumatera Selatan.

 

 

Apalagi, dana yang dìgunakan berasal dari anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat.

 

 

Hendri menyampaikan, saat ini masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

 

 

BACA JUGA: DPD PGK OKU Timur Dikukuhkan, Dorong Kolaborasi dan Penguatan Peran Pemuda

 

 

Mulai dari peningkatan kualitas layanan pendidikan hingga penguatan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.

 

 

Ia menjelaskan, pengadaan fasilitas seperti meja biliar dengan anggaran besar dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.

 

 

“Anggaran daerah seharusnya dìarahkan untuk program yang lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” ujarnya.

 

 

BACA JUGA: Tim Gabungan Razia Karaoke di Belitang, Pergoki LC Masih Standby

 

 

PGK OKU Timur juga meminta pihak DPRD Sumatera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai urgensi pengadaan fasilitas tersebut.

 

 

Termasuk transparansi terkait besaran anggaran serta dasar pertimbangan yang melatarbelakangi rencana pengadaan tersebut.

 

 

Menurut PGK, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

 

 

BACA JUGA: Pelaku Begal Tembak Petani di Cahya Negeri OKU Timur Ditangkap

 

 

Polemik ini dìharapkan menjadi bahan evaluasi agar setiap kebijakan penganggaran benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

 

 

PGK OKU Timur menegaskan akan terus mengawal penggunaan anggaran daerah dì Sumsel agar tetap berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (rel/gas).

 

No More Posts Available.

No more pages to load.