Uang tersebut dìkucurkan untuk keperluan pembangunan fisik maupun sumber daya manusia dì desa. Baik melalui program pegembangan hingga penanganan kemiskinan ekstrim.
ICW memandang, persoalan korupsi dì tingkat pemerintah desa ini harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Korupsi yang terjadi dì desa akan berdampak pada kerugian yang dìalami langsung oleh masyarakat desa,” ujar Kurnia dìlansir dari kompas.com.
ICW berpendapat, perpanjangan masa jabatan kades akan mengakibatkan iklim demokrasi dan pemerintahan desa tidak sehat.
Jika wacana itu dìkabulkan, maka oligarki dì tingkat desa akan tumbuh subur.
Dì sisi lain, terdapat fenomena pemerintah desa dìpimpin oleh dinasti politik.
“Akibatnya, potensi sebuah desa dìpimpin oleh kelompok yang sama selama puluhan tahun semakin terbuka lebar,” kata Kurnia.
Menurut ICW, salah satu persoalan mendasar dì desa pada hari ini adalah masyarakat kurang dìlibatkan.
Bahkan, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan.
